Tahun 2016 Program Kartu Indonesia
Pintar di gulirkan Untuk Pencairan beberapa Bank di tunjuk sebagai penyalur
dana Kartu Indonesia Pintar, Program ini adalah program unggulan Presiden Joko
Widodo Selain Program Indonesia Sehat Berdasarkan Pengumunan yang beredar
kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menunjuk Bank BRI untuk pengambilan
dana KIP jenjang SD/MI/MTs/SMP Dan SMK/Sedangkan Jenjang SMA di bank BNI.
Program ini dengan tujuan untuk
mendorong agar anak indonesia yang kurang mampu bisa menikmati pendidikan, bagi
masyarakat kurang mampu yang bisa di ambil persemester untuk SD/MI/Diniyah
Forma Ula/SDTK/Pondok Pesantren (Santri 6-12 tahun ) Kejar Paket A/PPS Wajar
Dikdas Ula Rp 225.000 SMP/Mts Diniyah Formal Wustha/SMPTK Sebesar Rp 375.000
SMA/SMK/MA Kejar Paket C sebesar 500.000
Program Ini Tentu Punya Tujuan
yang sangat Mulia Namun fakta di lapangan Program KIP tidak tepat sasaran
berdasarkan temuan yang terjadi di dua desa di kecamatan sungai ambawag
kabupaten kubu raya Kalimantan barat temuan pertama banyak siswa yang telah
menamatkan pendidikan dari tingkat SMA masih mendapatkan kartu KIP ada siswa/i
yang telah putus sekolah namun masih mendapatkan kiriman kartu KIP Siswi Yang
telah Menikah juga masih terdata dan mendapatkan Kartu KIP, Siswa/I yang masuk
katagori Mampu mendapatkan Kartu sehingga menambah daftar bahwa Program KIP
tidak tepat sasaran kesalahan di atas berpeluang bisa Main Mata antara Pihak
Penerima Kartu KIP yang sudah putus sekolah dan menikah dengna pihak sekolah
untuk mendaptkan bukti pendukung seperti Kartu Pelajar dan persyratan
administrasi lain nya untuk mencairkan dana KIP.
Kesalahan pendaaatn oleh petugas
dan pemerintah desa yang cendrung tidak tepat. Jika data yang di gunakan dalam
proses pengiriman Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar ) bersumber Data Terpadu
Tim Nasional Percepatan Penaggulangan kemsikinan tahun 2015 semestinya data ini
harus di perbaharui sehingga semua stakholder mesti melakukan pendaaatn kembali
agar program Bapak Presiden Ini Tepat Sasaran,
Jika Masih di biarkan masalah in
terjadi akan meimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat di pedesaan
di seluruh indonesia sesama masyarakat sebab yang benar-benar miskin tidak
dapat Kartu KIP sedangkan Yang mampu/kaya mendapatkan KIP sehingga masyrakat
miskin tidak mendapatkan mamfaat dana KIP dan Pendidikan Bgai rakyat miskin
Mekanisme penyaluran Juga cenderung
meribetkan masyarakat di pedesaan untuk mengambil dana KIP mesti Kebank yang di
tunjuk yang keberadaan nya berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten dan Ibu kota
Kecamatan ongkos yang di tanggung oleh orang tua/wali di siswa/i dari desa desa
Lumayan besar. Ongkos Biaya cukup besar dan penuh dengan resiko kalau yang
nyebrang lewat sungai dan darat.
Kedepan tentu harus ada perbaikan
agar Mekanisme Penyaluran Dana KIP bisa di peringkas dan di permudah dengan
cara Melibatkan pihak sekolah seperti proses penyaluran di serahkan kepada
pihak sekolah karena pihak sekolah tentu yang lebih tahu tentang layak atau
tidak layak nya anak/siswa/I mendapakan KIP Pengambilan dana KIP Cukup di
lakukan oleh Guru/pihak Sekolah yang di tunjuk. Kemdikbud bisa membuat Juknis
agar dana KIP ini beda dengan dana BOS yang saat ini bergulir dan dana dana
lain nya.
Penulis adalah Sumadi Pattalim
Pengajar dan Aktivis Pendidikan
