KIP, Tidak Tepat Sasaran.

Tahun 2016 Program Kartu Indonesia Pintar di gulirkan Untuk Pencairan beberapa Bank di tunjuk sebagai penyalur dana Kartu Indonesia Pintar, Program ini adalah program unggulan Presiden Joko Widodo Selain Program Indonesia Sehat Berdasarkan Pengumunan yang beredar kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menunjuk Bank BRI untuk pengambilan dana KIP jenjang SD/MI/MTs/SMP Dan SMK/Sedangkan Jenjang SMA di bank BNI.

Program ini dengan tujuan untuk mendorong agar anak indonesia yang kurang mampu bisa menikmati pendidikan, bagi masyarakat kurang mampu yang bisa di ambil persemester untuk SD/MI/Diniyah Forma Ula/SDTK/Pondok Pesantren (Santri 6-12 tahun ) Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula Rp 225.000 SMP/Mts Diniyah Formal Wustha/SMPTK Sebesar Rp 375.000 SMA/SMK/MA Kejar Paket C sebesar 500.000

Program Ini Tentu Punya Tujuan yang sangat Mulia Namun fakta di lapangan Program KIP tidak tepat sasaran berdasarkan temuan yang terjadi di dua desa di kecamatan sungai ambawag kabupaten kubu raya Kalimantan barat temuan pertama banyak siswa yang telah menamatkan pendidikan dari tingkat SMA masih mendapatkan kartu KIP ada siswa/i yang telah putus sekolah namun masih mendapatkan kiriman kartu KIP Siswi Yang telah Menikah juga masih terdata dan mendapatkan Kartu KIP, Siswa/I yang masuk katagori Mampu mendapatkan Kartu sehingga menambah daftar bahwa Program KIP tidak tepat sasaran kesalahan di atas berpeluang bisa Main Mata antara Pihak Penerima Kartu KIP yang sudah putus sekolah dan menikah dengna pihak sekolah untuk mendaptkan bukti pendukung seperti Kartu Pelajar dan persyratan administrasi lain nya untuk mencairkan dana KIP.

Kesalahan pendaaatn oleh petugas dan pemerintah desa yang cendrung tidak tepat. Jika data yang di gunakan dalam proses pengiriman Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar ) bersumber Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penaggulangan kemsikinan tahun 2015 semestinya data ini harus di perbaharui sehingga semua stakholder mesti melakukan pendaaatn kembali agar program Bapak Presiden Ini Tepat Sasaran,

Jika Masih di biarkan masalah in terjadi akan meimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat di pedesaan di seluruh indonesia sesama masyarakat sebab yang benar-benar miskin tidak dapat Kartu KIP sedangkan Yang mampu/kaya mendapatkan KIP sehingga masyrakat miskin tidak mendapatkan mamfaat dana KIP dan Pendidikan Bgai rakyat miskin

Mekanisme penyaluran Juga cenderung meribetkan masyarakat di pedesaan untuk mengambil dana KIP mesti Kebank yang di tunjuk yang keberadaan nya berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten dan Ibu kota Kecamatan ongkos yang di tanggung oleh orang tua/wali di siswa/i dari desa desa Lumayan besar. Ongkos Biaya cukup besar dan penuh dengan resiko kalau yang nyebrang lewat sungai dan darat.

Kedepan tentu harus ada perbaikan agar Mekanisme Penyaluran Dana KIP bisa di peringkas dan di permudah dengan cara Melibatkan pihak sekolah seperti proses penyaluran di serahkan kepada pihak sekolah karena pihak sekolah tentu yang lebih tahu tentang layak atau tidak layak nya anak/siswa/I mendapakan KIP Pengambilan dana KIP Cukup di lakukan oleh Guru/pihak Sekolah yang di tunjuk. Kemdikbud bisa membuat Juknis agar dana KIP ini beda dengan dana BOS yang saat ini bergulir dan dana dana lain nya.

Penulis adalah Sumadi Pattalim Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Buruk Rupa Jalan Pedesaan, Hambat Guru Dan Siswa Datang Kesekolah.

Kondisi infrasruktur jalan di wilayah pedesaan kalbar cukup memperihatinkan terutama saat musim hujan banyak jalan rusak becek dan berlumpur akibatnya berbagai aktifitas terhambat termasuk bagi para guru dan siswa yang akan menuju kesekolah seperti yang terjadi di dusun limau desa pugukkecamatan sungai ambawang kabupaten kubu raya di dusun ini guru dan siswa harus berjibaku melawan jalan yang rusak saat hendak menuju kesekolah 

kepala sekolah SDN 04 Puguk Husin bercerita guru guru dan siswa di sana sudah akrab merasakan susahnya menuju sekolah saat musim hujan dalam setahun kata husin jalan paling enak untuk di lalui hanya tiga bulan saja itu saat musin benar benar kemarau saja ungkap nya kepada pontianak post 

pontianak post sempat merasakan betapa beratnya medan menuju dusun limau di sepanjang jalan becek dan berlumpur beberapa kali sepeda motor terperosok ke jalan yang berisi air yang menggenang anak anak yang kesekolah harus membuka sepatu agar tidak kotor begitu sampai di sekolah kadang ada siswa yang terjatuh sehingga pakain mereka kotor" ungkap husin.

di mencertakan meski sekolah mempunyai tiga rumah dinas tak satupun yang di tempati akses jalan yang kurang baik membuat mereka tak kerasan menempati rumah dinas tersebut "sebenarnya sekolah ini di katakan jauh tidak dekat juga tidak karena jika jalan bagus hanya 30-40 menit dari kota tuturnya.

untuk itu ada perhatian lebih terhadap akses jalan sana, terkai kesedian rumah dinas sebenarnya pihak sekolah sudah mencoba menolak dan lebih memilih jika di alihkan ke hal lain seperti fasilitas penunjang fasilitas pendidikan seperti kursi dan meja " tapi sudah aturan pemerintah di atas untuk membagun rumah guru walau ahirnya tidak terpakai ucapnya 

dari pantau pontianak post di area sekolah mimang terdapat tiga rumah dinas satu masih bagunan lama sementara dua lain nya hampir selesai di bangun dan masih baru ketiga rumah tersebut tak satupun di tempati 

menggapai hak tersebut pengamat pendidikan dari universitas tangjungpura aswandi menilai infrasruktur jalan mutlak sebagai penunjang proses pendidikan namun sejauh ini dia melihat hampir setiap daerah terutama pedalaman masih mendambakan jalan yang baik  tidak hanya di kal bar saya juga ke liling kebeberapa tempat di indonesia banyak yang seperi itu terang nya
menurutnya dua hal ini anatar infrasruktur jalan dan pendidikan sama sam penting dia mencotohkan percuma jika sekolahnya bagus namun aksesnya tidak bagus begitu juga sebalik nya jalan yang rusak mimang harus di perbaiki karena ini kebutuhan dasar harap nya.
apalagi masih ad keberadaan sekolah di desa yang secara geografis justru tidak begitu jauh dari ibu kota provinsi namun masih mengahdapi persoalan yang sama tk heran jika para guru mengeluh terpaksa harus datang terlambat bahkan tak datang sama sekali ke kesekolah.
melihat hal tersebut aswandi menyarankan agar pemerintah bisa jeli melihat kondis riil di lapangan jangan membangun hak yang sebetulnya tidak di perlukan jalan harsu di utamakan karena kalau jalannya bagus guru tidak perlu tinggal di rumah dinas akan lebih baik jika dana pembagunan rumah dinas itu di gunakan untuk membagun jalan. paparnya.
selain itu dia juga mengatakan kadang pemerintah terbentur dengan kewenangan kadang ada istilah jalan pusat jalan provinsi dan kabupaten ketika rusak semua saling menuggu dan menyalahakan" tandas nya
melihat fenomena guru yang kesusahan akibat kases jalan sekretaris umum persatuan guru republik indonesia (PGRI) Kalbar Hatta Abdulhaji pun angkat bicara dia mersa harus ada komitmen yang tinggi dari masing masing guru tidak boleh manja dan harus mental termasuk dalam mengahdapi jalan rusak
" jangan juga langsung menyalahkan pemerintah misalnya jika musim hujan bernagkatlah lebih awal Jangan banyak mengeluh tetap bersyukur demi mamajukan dan mencerdsakan anak bangsa" ujaranya apalagi dia menilai sejauh ini kesejahteraah guru sudah cukup di perhatikan
selain kepada guru untuk pemegang kebijakan dia menyarankan agar bsa merekrut guru sesuai demosili ini di lakukan suapay guru guru yang mengajar di daeraha gara lebih betah serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam membagun daerah asalanya dengan demikian guru bisa lebih optimal mengajar katanya.
menururtnya pendidikan mimang menjadi hal utama dalam membagun bangsa sebab itu wajar sesuai amanat UU No 20 tahun 2003 menegnai sistem pendidikan nasional maupun rumusan yang di buat berama antara departemen pendidikan nasional dan dewan perwakilan rakyat bahwa angaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN Dan APBD Sampai saat ini belum mereaslisasikan hal itu" tandas nya.
pontianak post 3 maret 2016 

Pemerdayaan Menuju Keadilan Ekonomi

Kata “empowerment” dan “empower” di terjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan menurut merriam webster dan oxfrot wnglis dictionery ( dalam prijono dan pranarka 1996:3) mengandung dua pengertia yaitu pengertian pertama adalah to give power or authorty to dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable dalam penegrtian pertama diartikan sebagai memeberi keuasaan mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedang dalam

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusian yang adil dan beradab menjadi semkain efektif secara struktural baik dalam ehidupan keluarga masyrakat negara regiona internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lain lain

Memberdayakan masyarakat menururt kartasasmita (1996:144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyrakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelekangan  

Pemebrdayaan masyrakat merupakan konsep pembagunan ekonomi yang merangkum nilai nilai sosial konsep ini mencerminkan peradigma baru pembagunan yakni yang bersifat “people-centered participatory empowering and sustainable”

Gagasan pembagunan yang mengutamakan pemberdayayn masyarakat perlu untuk di pahami sebagai suatu proses tranformasi dalam hubungan sosial ekonomi budaya dan politik masyrakat perubahan struktur yang snagat di harapakan adalah proses yang berlansung secara alamiah yaitu  yang menghasilkan dan harus di nikmati bersama begitu juga sebalikanya yang menikmati haruslah yang menghasilkan proses ini di arahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyrakat dapat meningkatkan kapasitas masyrakat (capacty Building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang di hasilkan yang mana pada giliran nya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang ahirnya di nikmati oleh seluruh rakyat dan proses transpormasi ini harus dapat di gerakkan sendiri oleh masyrakat menurut sumodiningrat (1999:134) mengatakan bahwa kebijaksaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat di pilah dalam tiga kelompok yaitu pertama kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah kepada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kedua kebijaksaan yang secara langsung  mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran ketiga kebijaksaan khusu yang menjangkau masyrakat miskin melalui upaya khusus pelaksanaan pemberdayaan masyrakat menurut kartasasmita (1996:159-160) harus di lakukan melalui beberapa kegiatan pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyrakat berkembang (enabling) Kedua memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyrakat (empowering) ketiga memberdayakan mengandung pula arti melindungi disnilh letak titik tlaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia setiap anggota masyrakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus di kembangkan artinya tidak ada masyrakat yang sama sekali berdaya karena kalau demikian akan mudah punah

Pemberdayayn merupaakan suatu upaya yang harus di ikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyrakat yang sama sekali tidak berdaya karena kalau demikian akan mudah punah  

Permberdayayn merupakan upaya yang harus di ikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh setiap masyrakat dalam rangka itu pula di perlukan langkah-langkah yang lebih positif selain menciptakan iklim dan suasana perkuatan ini meliputi langkah langkah nyata dan menyngkut penyediaan berbagai masukan (input) serta mebuka akses kepada berbagai peluang ( upportunities) yang nantinya dapat membuat masyrakat menjadi semakin berdaya.